banner 728x250
Berita  

Proyek Rp1,28 Miliar di Salo, Kampar, Terkesan Terbengkalai Dikerjakan CV Putra Makmur

KAMPAR – VIKINEWS – Proyek senilai berbandrol mencapai Rp1,28 miliar lebih dikerjakan  CV. Putra Makmur terpenetal di desa Sipungguk Kecamatan Salo kabupaten Kampar akhirnya terkesan terbentang terbengkalai.

Berdasarkan pantauan di lapangan, kondisi jalan masih didominasi hamparan kerikil dan tanah. Sejumlah titik terlihat berlubang, tidak rata, serta menimbulkan genangan air saat kondisi hujan. Kondisi ini dinilai sangat mengganggu akses warga terutama pengguna sepeda motor dan kendaraan angkut hasil perkebunan serta anak anak menuju persekolahan.

Selain badan jalan yang belum rampung diaspal, di lokasi proyek juga terlihat pekerjaan lining atau pengecoran dinding/mal gorong-gorong di sisi jalan. Namun, pekerjaan tersebut tampak belum rampung disinyalir terhenti, dengan bekisting kayu dan besi penyangga masih terpasang tanpa aktivitas lanjutan yang jelas.

Ironisnya, di sekitar lokasi telah berdiri papan informasi proyek milik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kampar yang mencantumkan nilai anggaran mencapai Rp 1.282.455,000,00 dengan item pekerjaan berupa peningkatan jalan dan overlay aspal.

Namun fakta di lapangan dinilai tidak sebanding dengan besarnya anggaran yang dialokasikan. Hingga kini, pekerjaan overlay aspal belum terealisasi, sementara progres fisik dinilai belum signifikan.

“Papan proyek sudah lama berdiri, tapi jalan kami masih seperti ini hingga memasuki tahun 2026. Selain juga lining gorong-gorong juga belum selesai. Kalau hujan becek, kalau panas berdebu. Kami cuma ingin kejelasan,” ungkap salah seorang warga setempat dengan nada kecewa.

Kondisi tersebut memicu keresahan dan polemik di tengah masyarakat. Warga mempertanyakan komitmen pelaksana proyek serta fungsi pengawasan dari instansi terkait, mengingat masa pelaksanaan proyek sebagaimana tercantum di papan informasi memiliki batas waktu yang jelas.

Kini masyarakat berharap Pemerintah Kabupaten Kampar, khususnya Dinas PUPR, segera turun ke lapangan untuk memberikan penjelasan resmi, sekaligus memastikan proyek berjalan sesuai spesifikasi teknis, jadwal, dan anggaran yang telah ditetapkan.

Apabila dugaan keterlambatan atau terbengkalainya proyek ini benar adanya, warga mendesak agar dilakukan evaluasi menyeluruh serta tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab.

“Pembangunan jalan dan gorong-gorong ini bukan sekadar proyek administratif, tapi kebutuhan nyata masyarakat. Jangan sampai uang rakyat hanya berhenti di papan proyek,” tegas warga 3 Februari 2026. (Tim)

Redaksi 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *